Pendekar Togammara Kabupaten Takalar Tembus Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

TakalarNews.id. Kabupaten Takalar kembali menorehkan prestasi dengan masuknya salah satu program Inovasi, kedalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020.

Kompetisi ini merupakan ajang bergengsi tingkat nasional, yang menunjukkan upaya serius tak kenal lelah dari instansi pemerintah Kabupaten Takalar, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerahnya.

Inovasi Pendekar Togammara dengan Puskesmas Polongbangkeng Utara, sebagai unit pelayanan publiknya berhasil masuk Top 99 KIPP 2020, setelah bersaing dengan ribuan proposal dari kementerian, lembaga negara, propinsi, kab/kota se-Indonesia.

Adapun tahapan seleksi untuk tahun ini terdiri 3.059 proposal yg terdaftar, 2.307 inovasi yang diterima Kemenpan, 2.250 inovasi yg lolos seleksi dan hanya 99 inovasi yg lolos masuk Top 99 KIPP 2020, termasuk Pendekar Togammara.

Selain Kabupaten Takalar, inovasi dari Kabupaten Bantaeng, kota Makassar, dan kota Pare-Pare juga berhasil masuk Top 99 tahun 2020. Ini menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Takalar tidak kalah bersaing ditingkat nasional.

“Keberhasilan ini bukan hanya menjadi keberhasilan inovator, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Takalar. Oleh karena itu kepada Bapak Bupati Takalar, kami berharap dukungan maksimal seluruh sumber daya yg ada dari pemerintah daerah Kab.Takalar untuk lanjut ke Top 45 KIPP 2020,” harap Ibrahim Syamsuddin, SKM,M.Adm.Kes selaku inovator Pendekar Togammara.

Salah satu kunci utama keberhasilan instansi pelayanan publik, dan aparatur daerah berinovasi adalah adanya dukungan moril, karir dan materil dari pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang berprestasi di daerahnya.

Pemerintah daerah yang masuk Top 99 ini, berhak mendapatkan reward berupa tambahan Dana Insentif Daerah (DID) hingga 81,3 milyar, yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik, Peningkatan kapasitas pengelola inovasi pelayanan publik, dan Penyebarluasan inovasi pelayanan publik agar direplikasi oleh unit kerja/satuan lain didaerah yang bersangkutan atau daerah lainnya yang berminat.

Itulah mengapa masuk kedalam Top 99, menjadi harapan dan sekaligus kebanggaan, seluruh instansi pelayanan publik.

Peraturan tersebut diatas dimuat dalam Surat Menteri Keuangan No.S-702/MK.07/2019 tgl 24 September 2019 perihal Perincian Alokasi Transfer, ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.

Selain lolos Top 99, pemerintah daerah juga wajib berstatus WTP dalam pengelolaan anggaran dan aset daerahnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

“Jika tidak WTP meskipun inovasinya masuk Top 99, maka pemerintah daerah harus merelakan dana insentifnya hangus. Disinilah pentingnya sinergitas semua unsur yg terlibat,” tambah Ibrahim.

(Ichal)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*