TakalarNews.id. Situasi politik Takalar dalam beberapa minggu terakhir telah menyita perhatian publik di Kabupaten Takalar. Seperti diketahui, DPRD Takalar telah memutuskan menggunakan hak interpelasinya untuk memanggil Bupati Takalar terkait beberapa isu yang dianggap serius, Jumat (2/10/2020) mendatang.
Meskipun demikian, banyak pihak yang meragukan kemurnian hak interpelasi DPRD Takalar ini, karena menilai ini hanyalah perseteruan sejumlah anggota DPRD Takalar dengan pihak eksekutif. Salah satu imbas dari perseteruan ini adalah tidak ditetapkannya APBD Perubahan 2020, yang deadline hari ini. Ini juga menjadi catatan sejarah baru di Takalar, dimana APBD Perubahan tidak dibahas.
Kondisi ini melatarbelakangi sejumlah pimpinan Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Takalar yang berhimpun di KNPI, menemui beberapa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sehari sebelumnya, perwakilan KNPI Takalar bersama sejumlah OKP ini, juga mendatangi DPRD mempertanyakan tidak dibahasnya APBD Perubahan. Hari ini mereka menemui Kajari Takalar dan Kapolres Takalar di kantornya masing-masing, Rabu (30/9/2020).
Rombongan ini dipimpin oleh Ketua KNPI Takalar Asriadi Ali bersama Direktur LBH KNPI Muhammad Arsyad. Sejumlah OKP yang mendampingi yaitu Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI, GP Ansor dan Perwakilan Pemuda Pancasila.
Pada kesempatan itu, Ketua KNPI Takalar mengajak Kajari dan Kapolres, agar bersama-sama menjaga situasi Takalar tetap kondusif di tengah perseteruan politik eksekutif dan legislatif. Menurutnya, mereka sebagai elemen pemuda sangat menghargai hak Interpelasi anggota DPRD Takalar, yang memang diatur oleh undang-undang. Hanya saja Ia menyesalkan adanya seruan dan ajakan Ketua DPRD Takalar mengundang masyarakat hadir saat paripurna, untuk menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati, seperti dilansir beberapa media online hari ini.
“Silahkan proses politik hak interpelasi tetap jalan, tapi kami berharap jangan ada upaya provokasi dan mobilisasi masyarakat, karena itu berpotensi memancing kelompok lain untuk hadir di DPRD, yang bisa berakibat konflik horizontal terjadi, diantara masing-masing pendukung yang beda kepentingan,” ujar Asriadi Ali.
Hal senada disampaikan Musafir, Sekretaris GP Ansor Takalar. Menurutnya, kondisi Takalar yang cukup kondusif ini harus tetap dijaga. Ia berharap, Kajari dan Kapolres ataupun pihak Forkopimda bisa menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif, agar situasi kondusif tetap terjaga.
“Semua pihak harus berjiwa besar mengedepankan kepentingan masyarakat Takalar diatas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan biarkan masyarakat kecil jadi korban keegoisan para elit kita,” harap musafir.
Ichal)
Leave a Reply